Renungan : oleh Romo Rusbani Setiawan BS
Catatan di Penghujung Hari
16 Maret 2017

Beberapa hari ini, baik di media cetak maupun media sosial ramai berita mengenai upaya “menyerang balik” KPK setelah dalam tuntutan jaksa tipikor menyebut banyak anggota DPR dan para petinggi partai terkait dengan kasus korupsi KTP elektronik. Upaya “menyerang balik” KPK antara lain adalah usaha merivisi UU KPK, dimana DPR sudah melakukan sosialisasi tentang revisi UU dan usaha DPR untuk mengusulkan hak angket yang dipelopori politisi dan wakil ketua DPR Fahri Hamzah. Upaya-upaya “menyerang balik” dan melemahkan KPK mendapatkan banyak tanggapan dari para netizen yang intinya mereka memberi dukungan kepada KPK untuk menuntaskan kasus KTP elektronik dan kasus-kasus korupsi yang lain.
Negeri ini adalah negeri yang mudah gaduh, setiap ada kebijakan dan tindakan pemerintah selalu menyulut kegaduhan. Kegaduhan berbagai macam sikap tanggapan baik dari pihak yang setuju dan atau diuntungkan dengan kebijakan dan tindakan pemerintah maupun dari pihak yang tidak setuju dan atau dirugikan. Bahkan media, sebagai sumber informasi terjerumus dalam kegaduhan dan terbelah pada dua sisi yang setuju dan tidak setuju. Sikap kritis terhadap kebijakan dan atau tindakan pemerintah amat dibutuhkan agar negara berjalan sebagaimana mestinya. Namun apa yang mendasari dan mendorong sikap kritis itu harus bertolak dari dasar yang sama. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah pelayan masyarakat berkewajiban membuat kebijakan dan tindakan-tindakan untuk kesejahteraan bersama seluruh masyarakat. Para kritikus berpijak pada kepentingan tercapainya kesejahteraan bersama seluruh masyarakat. Kalau titik tolaknya sama yaitu kesejahteraan bersama seluruh masyarakat seharusnya tidak terjadi kegaduhan dan masyarakat diuntungkan. Namun dalam prakteknya para Pemerintah dan kritikus seringkali tidak mewakili kepentingan kesejahteraan bersama seluruh masyarakat tetapi mewakili kepentingan pribadi dan golongannya. Maka yang terjadi adalah kegaduhan karena tidak mencari jalan keluar tetapi perang kekuatan dan perang pengaruh.
Bercermin dari kegaduhan berkaitan upaya KPK memberantas korupsi rasa-rasanya banyak pihak di negeri ini tidak suka kalau negeri ini dikelola oleh orang-orang yang bersih, jujur dan berorientasi pada kesejahteraan bersama seluruh masyarakat. Seumpama dalam komunitas maling, maka dia yang tidak setuju dengan tindakan para maling maka dia akan disingkirkan dengan berbagai macam cara agar tidak mengganggu kenyamanan para maling.
Negeri ini bukan negeri para maling maka mereka para penyelenggara negara yang jujur, bersih dan berorientasi pada kesejahteraan bersama seluruh masyarakat harus berani lebih tegas menunjukkan taji untuk memberantas para pemburu kepentingan pribadi dan golongan. Memang demikianlah sifat roh jahat ketika dibiarkan maka akan berkoar-koar dan terus merorong akan tetapi bila dihadapi dengan tegas maka akan diam dan lari tunggang langgang.

Iwan Roes